Senin, 22 Maret 2010


KontroVersi UNAS 2010.....

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan unas (ujian nasional) memunculkan pertanyaan apakah unas tahun depan (2010) tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, sebaiknya sekolah tetap menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Unas 2010.

''Selama keputusan akhir belum ada, persiapan unas berlangsung apa adanya. Sekolah tetap mempersiapkan siswanya. Perkara nanti, kurang sehari pelaksanaan unas, kemudian harus dihentikan karena keputusannya demikian, ya akan kita patuhi,'' katanya.

Kepada wartawan kemarin, Nuh kembali menegaskan sikap pemerintah yang tetap menghormati keputusan MA. ''Tapi, sampai sekarang saja saya belum melihat dan membaca bunyi putusan itu,'' ujarnya ketika jumpa pers di Depdiknas kemarin sore (26/11).

Seperti diberitakan, MA memutuskan menolak kasasi perkara unas yang diajukan pemerintah melalui info perkara bernomor register 2596 K/PDT/2008. Perkara gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan Kristiono tersebut diputus pada 14 September lalu.

Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan subsider para penggugat dan menyatakan bahwa tergugat presiden RI, wakil presiden RI, Mendiknas, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para warga yang menjadi korban unas. Khususnya, hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Putusan itu juga meminta tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan unas lebih lanjut. Para tergugat juga diperintahkan meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Selain itu, majelis hakim menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 374.000.

Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.

"Kami sepenuhnya patuh terhadap keputusan lembaga negara dan siap menjalankannya. Demikian juga jika ada jalur hukum lain setelah kasasi ditolak. Sebab, menurut para ahli hukum, masih ada langkah untuk mengajukan PK (peninjauan kembali),'' tandas Nuh. Karena itu, saat ini Depdiknas berancang-ancang mengajukan PK dan menunggu hasil akhir keputusan tersebut.

Nuh menjelaskan, pemerintah mencoba memahami putusaan kasasi yang dikeluarkan MA terkait keputusan pengadilan tinggi (PT) pada 3 Mei 2007 lalu itu. Ada enam poin keputusan itu. Namun, kata Nuh, tak satu pun dari poin tersebut yang menyebut larangan digelarnya unas. "Kalau melihat keputusan itu (di tingkat PT), tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang dilarangnya pemerintah melaksanakan unas,'' jelas Nuh.

Yang ada, kata Nuh, pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan unas. ''Juga meminta tergugat mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik akibat unas,'' ujarnya.

Terkait perintah itu, Nuh menjelaskan, Depdiknas telah melakukan berbagai peningkatan kualitas guru. ''Dalam waktu tiga tahun ini ya pasti ada peningkatan. Seperti, sertifikasi dan pemberian kesejahteraan guru,'' tuturnya.

Demikian pula perbaikan sarana dan prasarana sekolah. ''Kalau berbicara tentang kualitas, tidak pernah selesai. Kalau guru sudah S-1 semua, akan ada tuntutan harus S-2. Jadi, nggak pernah selesai. Karena itu, peningkatan kualitas guru terus dilakukan,'' ungkapnya.

Terkait pemulihan psikologi peserta didik, kata Nuh, pihaknya telah mengeluarkan Permendiknas No 75/2009 tentang ujian nasional yang mengatur adanya ujian ulang. ''Artinya, ini memberikan kesempatan pada siswa yang tidak lulus untuk ikut ujian lagi dan mendapat ijazah formal. Kalau dulu, hanya bisa ikut ujian kesetaraan,'' jelasnya.

Nuh menambahkan, menyusul keputusan tersebut Depdiknas bakal melakukan perubahan terkait pelaksanaan unas 2010. ''Perubahan itu bukan karena adanya keputusan MA. Tapi, bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,'' ujar mantan rektor ITS itu. Hal itu terutama menyangkut perbaikan pelaksanaan ujian tersebut.

Nuh menegaskan, unas bukan satu-satunya penentu kelulusan. "Tetap yang menentukan kelulusan adalah sekolah atau guru. Artinya, jika ada peserta didik yang memperoleh nilai 10, tapi menurut gurunya peserta didik itu tidak lulus, dia tidak lulus," katanya. Hasil unas, kata Nuh, digunakan antara lain untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, indikator pemberian bantuan kepada sekolah, dan penentu kelulusan peserta didik.

(sumber: Harian Pagi Jawa Pos)

Kamis, 04 Maret 2010

കുചിംഗ് ഇകുറ്റ് ഉസ്യവരഹ്....


sejarah telah mencetuskan bahwa yang ada sebuah kucing perempuan yang bernama melki......
kucing tersebut adalah kucing pertama yang mengikuti permusyawaratan tingkat provinsi. tepatnya di Provinsi Jawa Timur dan kucing tersebut mgengikuti permusyawaratan dengan santainya sambil garuk-garuk ketiaknya saking seriusnya.....
bahkan kucing tersebut mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang......
Tidak ada kucing di Dunia ini yang pernah mengiktui permusyawaratan tingkat Provinsi Kecuali kucing yang satu ini....
Sehingga kucing ini diberi penghargaan oleh banyak perserta yang datang......

Rabu, 06 Januari 2010





AKSI TOLAK UN

IPM KABUPATEN JEMBER

Aksi dimulai pada pukul 08.25 WIB dari halaman Kantor PD Muhammadiyah Kabupaten Jember. Diawalai dengan berdo’a, menyanyikan lagu Indonesia Raya & Mars IPM Berjaya! Di pimpin oleh Koordinator Lapangan (Agus Hamdani). Rute perjalanan : Jl. Bondoyudo Jl. PB. SUdirman Jl. Nusa Indah (Kantor Dinas Pendidikan Kab. Jember) Jl. PB Sudirman Jl. Mastrip Jl. Kalimantan Finnish (Kantor DPRD Kab. Jember)

Rombongan terdiri dari 25 orang. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya dalam Aula Kantor Dinas Pendidikan, dialog cukup efektif. Secara garis besar Kepala dinas cukup apresiet terhadap aksi IPM, dan mendukung UN yg harus ditinjau kembali (PK) melihat kondisi/realitas khususnya di Kab. Jember. Namun, Daerah adalah bagian dari system Nasional sebagai pelaksana kebijakan. Sehingga upaya yang ditawarkan oleh dinas pendidikan kabupaten jember memberikan masukan-masukan dengan melayangkan kepada pemerintah Pusat, serta melampirkan masukan-masukan dari IPM Jember. Kepala Dinas (Ir. Sudjiono, M. Si) juga sangat mengharap agar IPM Jember juga mengawal disampaikannya surat tersebut ke Pusat. Bahkan janji kepala Dinas bahwa IPM akan mendapat tembusan surat tersebut. Kepala dinas juga titip pesan kepada IPM agar tetap konsisten untuk memperjuangkan teman sebaya dalam menyikapi isu-isu pendidikan.

Selanjutnya di Gedung DPRD Kab. Jember, Rombongan diterima oleh Komisi D (Pendidikan) untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya. Juga terdapat anggota dewan dari Komisi A saat itu (Abdul Ghofur) yang notabene adalah guru SMA Muhammadiyah 3 Jember, yang dimintai pendapat tentang suara rombongan IPM dengan pertimbangan karena sama latar belakang Muhammadiyah. Dialog sedikit memanas, karena dari Bpk. Ghofur bukan membahas masalah essensi dari isu yang diusung oleh IPM tetapi membahas masalah mekanisme pernyataan sikap dalam internal Muhammadiyah & Sikap nasional terkhusus hubungannya dengan Instruksi Majelis Dikdasmen Pusat. Sehingga dialog yang diharapkan membicarakan masalah UN mulai melenceng dengan membahas mekanisme. Beberapa catatan dari beliau tentang aksi ini adalah : 1) aksi dikemas kurang cantik, hanya pemaparan tidak ada tuntutan “kemauan” yang jelas; 2) aksi ini tidak menggunakan prosedur yang jelas dalam internal Muhammadiyah sebagai organisasi payungnya (dimana harus melibatkan Pimpinan Muhammadiyah, Sekolah2, Kepala Sekolah, Dikdasmen, dan seluruh element yang terkait di dalamnya). Selanjutnya ditambahi oleh oleh Ketua DPRD Jember bahwa jika ingin menyuarakan pelajar jangan pakai atribut organisasi, diharap netral atas nama anak bangsa. Sehingga perdebatan awal didominasi oleh hal-hal yang kurang terkait, seperti terkesan mengalihkan pokok isu. Namun dari perwakilan rombongan memberikan statement-statement yang terkait dengan hal tersebut.

Dialog dengan Komisi D berakhir pada pukul 12.05 WIB. Dengan intisari yang dapat kami tangkap bahwa dewan bersedia menandatangai draft tuntutan IPM tentang penolakan UN, yang telah dicetak dengan format yang bagus.

Kami cukup apresiet, kepada pihak kepolisian yang mengawal kami dari pemberangkatan sampai acara selesai, ada sedikit celetukan sedikit dari personel kepolisian bahwasanya, pertamakalinya pengawalan ketat dari kepolisian dalam aksi turun jalan, dengan masa yang sedikit sekitar 25 orang tetapi yang mengawal aksi, 3 unit mobil polisi, 3 unit sepeda montor polisi, 8 pasukan sepeda gayung polisi, 2 truk pasukan kepolisian, dan di tambah lagi 1 truk pasukan Polisi pamong Praja,

Setelah serangkaian aksi selesai, rombongan naik truk polisi diantar kembali sampai Gedung Muhammadiyah Kabupaten Jember.