AKSI TOLAK UN

IPM KABUPATEN JEMBER

Aksi dimulai pada pukul 08.25 WIB dari halaman Kantor PD Muhammadiyah Kabupaten Jember. Diawalai dengan berdo’a, menyanyikan lagu Indonesia Raya & Mars IPM Berjaya! Di pimpin oleh Koordinator Lapangan (Agus Hamdani). Rute perjalanan : Jl. Bondoyudo  Jl. PB. SUdirman  Jl. Nusa Indah (Kantor Dinas Pendidikan Kab. Jember)  Jl. PB Sudirman  Jl. Mastrip  Jl. Kalimantan  Finnish (Kantor DPRD Kab. Jember)

Rombongan terdiri dari 25 orang. Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya dalam Aula Kantor Dinas Pendidikan, dialog cukup efektif. Secara garis besar Kepala dinas cukup apresiet terhadap aksi IPM, dan mendukung UN yg harus ditinjau kembali (PK) melihat kondisi/realitas khususnya di Kab. Jember. Namun, Daerah adalah bagian dari system Nasional sebagai pelaksana kebijakan. Sehingga upaya yang ditawarkan oleh dinas pendidikan kabupaten jember memberikan masukan-masukan dengan melayangkan kepada pemerintah Pusat, serta melampirkan masukan-masukan dari IPM Jember. Kepala Dinas (Ir. Sudjiono, M. Si) juga sangat mengharap agar IPM Jember juga mengawal disampaikannya surat tersebut ke Pusat. Bahkan janji kepala Dinas bahwa IPM akan mendapat tembusan surat tersebut. Kepala dinas juga titip pesan kepada IPM agar tetap konsisten untuk memperjuangkan teman sebaya dalam menyikapi isu-isu pendidikan.

Selanjutnya di Gedung DPRD Kab. Jember, Rombongan diterima oleh Komisi D (Pendidikan) untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya. Juga terdapat anggota dewan dari Komisi A saat itu (Abdul Ghofur) yang notabene adalah guru SMA Muhammadiyah 3 Jember, yang dimintai pendapat tentang suara rombongan IPM dengan pertimbangan karena sama latar belakang Muhammadiyah. Dialog sedikit memanas, karena dari Bpk. Ghofur bukan membahas masalah essensi dari isu yang diusung oleh IPM tetapi membahas masalah mekanisme pernyataan sikap dalam internal Muhammadiyah & Sikap nasional terkhusus hubungannya dengan Instruksi Majelis Dikdasmen Pusat. Sehingga dialog yang diharapkan membicarakan masalah UN mulai melenceng dengan membahas mekanisme. Beberapa catatan dari beliau tentang aksi ini adalah : 1) aksi dikemas kurang cantik, hanya pemaparan tidak ada tuntutan “kemauan” yang jelas; 2) aksi ini tidak menggunakan prosedur yang jelas dalam internal Muhammadiyah sebagai organisasi payungnya (dimana harus melibatkan Pimpinan Muhammadiyah, Sekolah2, Kepala Sekolah, Dikdasmen, dan seluruh element yang terkait di dalamnya). Selanjutnya ditambahi oleh oleh Ketua DPRD Jember bahwa jika ingin menyuarakan pelajar jangan pakai atribut organisasi, diharap netral atas nama anak bangsa. Sehingga perdebatan awal didominasi oleh hal-hal yang kurang terkait, seperti terkesan mengalihkan pokok isu. Namun dari perwakilan rombongan memberikan statement-statement yang terkait dengan hal tersebut.

Dialog dengan Komisi D berakhir pada pukul 12.05 WIB. Dengan intisari yang dapat kami tangkap bahwa dewan bersedia menandatangai draft tuntutan IPM tentang penolakan UN, yang telah dicetak dengan format yang bagus.

Kami cukup apresiet, kepada pihak kepolisian yang mengawal kami dari pemberangkatan sampai acara selesai, ada sedikit celetukan sedikit dari personel kepolisian bahwasanya, pertamakalinya pengawalan ketat dari kepolisian dalam aksi turun jalan, dengan masa yang sedikit sekitar 25 orang tetapi yang mengawal aksi, 3 unit mobil polisi, 3 unit sepeda montor polisi, 8 pasukan sepeda gayung polisi, 2 truk pasukan kepolisian, dan di tambah lagi 1 truk pasukan Polisi pamong Praja,

Setelah serangkaian aksi selesai, rombongan naik truk polisi diantar kembali sampai Gedung Muhammadiyah Kabupaten Jember.